ELITE struktural NU kembali menuai kekalahan politik. Setelah kalah dalam pilgub Jatim dan Pilpres 2004, kini mobilisasi struktural NU yang all-out mendukung JK-Wiranto kembali kandas. Padahal, keterlibatan politik elite struktural NU kali ini terhitung vulgar dan bahkan "berani pasang badan".

Saya pakai istilah ''berani" karena keterlibatan mereka berbeda dengan momentum pilpres sebelumnya. Jika pada Pilpres 2004 para elite struktural NU masih terkesan berlindung di balik khitah 26 -masih memperdebatkan wacana boleh tidaknya mereka terlibat dalam politik praktis-, kali ini konsep khitah terkesan sudah diabaikan. Ketua Umum PB NU KH Hasyim Muzadi, misalnya, selain aktif memobilisasi dukungan struktural NU, juga menjadi salah satu ''aktor iklan" capres JK-Win di beberapa surat kabar.

Bahkan, Rais Syuriah PW NU Jawa Timur KH Miftakhul Akhyar menyampaikan sikap politik paling vulgar dalam sejarah khitah 26. Dalam Harlah Ke-83 NU yang diadakan PC NU Tuban di Asrama Haji Tuban Kamis (25/6) Kiai Miftah mengatakan siap pasang badan demi kemenangan capres JK-Wiranto.

"Saya akan menanggung risiko jabatan akibat pasang badan ini," tegas Kiai Miftah di depan warga NU seperti dikutip media massa. Sikap Kiai Miftah itu menarik karena syuriah adalah lembaga penentu kebijakan tertinggi sekaligus pengawal tradisi, termasuk khitah 26.

***

Sikap politik vulgar tersebut memantik protes dari beberapa elite struktural NU di tingkat kabupaten dan kota. Ketua PC NU Kota Madiun KH Dimyati, misalnya, seperti dilansir media massa, menyatakan tak setuju dengan sikap politik dukung-mendukung PB NU-PW NU tersebut. Dia mengatakan bahwa langkah tersebut menyalahi khitah 26. Namun, sikap kritis yang mengingatkan ke ''jalan yang benar" itu bagaikan setetes air di padang pasir. Hilang dalam sekejap, tak berbekas.

Sebenarnya Rais Aam Syuriah PB NU KH Ahmad Sahal Mahfud berkali-kali mengeluh soal keterlibatan para pengurus PB NU dalam politik praktis. Ketika Kiai Hasyim terlibat dalam mobilisasi dukungan pilgub Jawa Timur, Kiai Sahal bersuara keras di media massa. Dia memprotes sikap Kiai Hasyim yang dianggap telah menyalahi khitah 26. Sedemikian kerasnya sikap Kiai Sahal sampai dia menyatakan tak akan mau lagi berpasangan dengan Kiai Hasyim jika dalam Muktamar NU mendatang para muktamirin masih memercayai dirinya sebagai rais aam. Kiai Sahal juga menyatakan bahwa dirinya kini memperjuangkan khitah 26 sendirian karena pengurus PB NU yang lain sudah tak peduli.

Namun, sikap keras Kiai Sahal itu ternyata tak dibarengi sikap tegas secara struktural organisatoris. Padahal, sebagai rais aam, beliau punya otoritas besar untuk memperbaiki keadaan mengingat syuriah adalah lembaga tertinggi dalam NU. Karena itu, beberapa tokoh NU menyayangkan sikap Kiai Sahal yang tak memanfaatkan otoritasnya untuk melakukan langkah korektif terhadap tanfidziyah. Bahkan, salah seorang tokoh NU mengatakan bahwa sikap Kiai Sahal itu tak berbeda dengan pengamat yang hanya bisa berkomentar di media massa.

***

Khitah 26 kini memang seolah tinggal kerangka kosong. Khitah tidak saja tak dipatuhi, lebih dari itu bahkan diabaikan. Ironisnya, sikap mengabaikan khitah 26 tersebut tidak dilakukan warga NU awam di pedesaan, tapi justru dilakukan elite struktur NU dari top leader PB NU, PW NU, sampai PC NU dan ranting.

Nah, bertolak dari realitas tersebut, kini muncul pertanyaan, masih perlukah kita mempertahankan khitah 26? Kalau khitah 26 itu sudah dianggap tidak relevan dengan situasi sosial politik sekarang, mengapa harus dipertahankan? Bukankah hanya akan membuat orang hipokrit (munafik). Di satu sisi mengaku berpegang pada khitah, tapi pada sisi lain dia melakukan politik praktis.

Atau paling tidak, hal tersebut hanya membuat warga NU bingung dan terus mengumpat elite NU karena mereka dianggap tidak konsisten dan hanya pandai yahannu (basa-basi).

Perlu diingat, bukankah konsep kembali ke khitah 26 itu juga "produk politik" untuk merespons situasi sosial politik yang dianggap tidak menguntungkan NU, terutama pada Orde Baru? Kalau sekarang situasi politiknya berubah, mengapa khitah 26 tidak kita kaji ulang? Bukankah hanya Alquran dan hadis yang tak boleh kita ubah?

Karena itu, pada Muktamar NU yang sudah di depan mata, khitah 26 perlu dievaluasi secara kritis dan komprehensif dengan bertolak dari kepentingan utama jamiyah dan jamaah NU. Bukan kepentingan elite NU semata.

Memang gagasan mengevaluasi khitah 26 itu akan memunculkan pertanyaan antitesis, misalnya, jika sekarang dipagari khitah 26 saja para elite NU masih melanggar dan terlibat dalam politik praktis, apalagi jika tanpa khitah 26? Apakah mereka nanti tidak semakin seenaknya dan sewenang-wenang memanfaatkan NU untuk kepentingan politik?

Mengevaluasi khitah tidak identik dengan menghapus khitah 26. Sebaliknya justru memunculkan tiga kemungkinan alternatif. Pertama, bisa jadi muncul kelompok yang memang ingin menghapus khitah 26 agar elite NU bebas berpolitik. Kalau alternatif itu menjadi pilihan mayoritas muktamirin, kenapa tidak?

Kedua, juga kemungkinan muncul kelompok abu-abu. Artinya, secara konseptual, mereka ingin mempertahankan khitah 26. Tapi, dalam praktiknya mereka tetap ingin main-main dengan tafsir sesuai kepentingan mereka.

Nah, ketiga, bisa jadi sebagian besar muktamirin justru ingin merevitalisasi khitah 26 secara istikamah. Dengan begitu, tak ada multitafsir khitah seperti sekarang. Artinya, siapa pun elite politik yang terlibat politik praktis harus mundur, bukan nonaktif, terutama di jajaran top leader-nya.

Jadi, dengan konsep ''khitah istikamah", elite NU yang jadi pengurus di organisasi keagamaan itu terseleksi secara alami. Yaitu, hanya orang-orang yang berniat murni-tulus-ikhlas berkhidmat untuk umat (terutama warga NU) dan agama (Islam). Bukan orang yang mencari status sosial, apalagi posisi politik dan sekadar nunut urip. (*)

*) M. Mas'ud Adnan, mahasiswa Ilmu Politik Pascasarjana Unair dan Sekjen PP Ikatan Keluarga Alumni Pesantren Tebuireng